Talisayan – 19 September 2025 arapan masyarakat pesisir selatan Berau untuk memiliki daerah otonomi baru (DOB) kembali diguncang isu tak sedap. Lahan hibah seluas 600 hektar di Kampung Dumaring, Kecamatan Talisayan—yang diberikan oleh masyarakat adat Dayak Basap sebagai lokasi ibu kota DOB Kabupaten Berau Pesisir Selatan (BPS)—diduga disalahgunakan dan bahkan diperjualbelikan ke pemodal perkebunan.
Kepala Adat Dumaring, Mochammad Asri (M. Asri), tak bisa menyembunyikan kekecewaannya. Ia menilai niat tulus masyarakat adat mendukung pembangunan dan pemekaran daerah telah dikhianati.
“Niat kami hanya untuk mendukung pembangunan dan pemekaran Kabupaten Berau Pesisir Selatan. Tapi kenyataannya, lahan hibah justru dijadikan ajang jual beli dan kini ditanami kelapa sawit. Ini sungguh mengecewakan,” tegasnya, Jumat (19/9/2025).
M. Asri memastikan, jika persoalan ini tidak dituntaskan, pihak adat Dumaring siap menarik kembali hibah tersebut bahkan menempuh jalur hukum.
“Lahan itu adalah amanah untuk masyarakat, bukan untuk diperdagangkan. Jika tidak ada penyelesaian, kami akan ambil langkah hukum,” ujarnya.
Kronologi Perjuangan DOB BPS
Perjuangan membentuk DOB Berau Pesisir Selatan bukan hal baru. Keinginan untuk mempercepat pembangunan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat pesisir sudah mengemuka sejak awal 2000-an.
2000-an awal – Wacana pemekaran mulai digagas.
2012 – Proposal resmi DOB disampaikan ke pemerintah pusat.
2014–2022 – Proses terhenti akibat moratorium DOB nasional.
2023 – Harapan kembali muncul setelah pemerintah membuka evaluasi moratorium.
Kini, harapan itu terancam buyar akibat kisruh lahan hibah.
Rencana Wilayah DOB
Dalam draf awal, Kabupaten Berau Pesisir Selatan akan mencakup enam kecamatan strategis:
1. Talisayan – calon ibu kota DOB
2. Biatan
3. Batu Putih
4. Biduk-Biduk
5. Pulau Derawan
6. Maratua
Data Singkat
Luas wilayah: ±7.500 km²
Jumlah penduduk: ±87.000 jiwa (2024)
Mata pencaharian: perikanan, perkebunan sawit, pertanian, pariwisata bahari
Dengan potensi Pulau Derawan dan Maratua yang bertaraf internasional, DOB BPS diyakini bisa menjadi pusat pertumbuhan ekonomi baru di pesisir Kalimantan Timur.
Pemkab Berau Janji Klarifikasi
Menanggapi isu ini, Pemerintah Kabupaten Berau melalui Kabag Tapem Setkab Berau, Hendra Wibowo, menegaskan akan segera memanggil pihak-pihak terkait.
“Kami akan lakukan klarifikasi. Jika ada pelanggaran, kami siap berkoordinasi dengan aparat penegak hukum. Lahan hibah ini aset penting untuk pembangunan DOB, tidak boleh disalahgunakan,” tegasnya.
Ia menambahkan, pemerintah berkomitmen menjaga kepercayaan masyarakat adat agar cita-cita pemekaran Kabupaten Berau Pesisir Selatan tetap berjalan.
Harapan Masyarakat
Masyarakat pesisir berharap konflik hibah ini tidak menjadi batu sandungan.
“Jangan sampai cita-cita kami untuk memiliki kabupaten sendiri gagal hanya karena ulah segelintir orang,” pungkas M. Asri.
Reporter: Sudy
