TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau mengalokasikan dana sekitar Rp12 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2025 untuk mendukung program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini digadang-gadang sebagai langkah penting menekan angka stunting serta mendukung kebijakan pemerintah pusat.
Namun, di balik semangat besar itu, publik masih bertanya-tanya, apakah anggaran jumbo tersebut benar-benar akan berjalan sesuai tujuan? Pasalnya, di sejumlah daerah lain, program MBG justru menimbulkan banyak persoalan. Data terbaru mencatat sebanyak 5.626 kasus keracunan akibat MBG terjadi di puluhan kota dan kabupaten di 16 provinsi.
Dengan kondisi tersebut, wajar jika masyarakat di Bumi Batiwakkal mulai was-was. Alih-alih menekan stunting, jangan sampai program yang dikemas “bergizi” ini justru berujung menjadi “berisiko”.
Saat ini, Pemkab Berau baru memulai dari dua dapur induk, yakni di Karang Ambon dan Gunung Panjang, dengan target sekitar 1.600 penerima manfaat. Padahal, tiap dapur sejatinya dirancang mampu melayani 3.000 hingga 4.000 penerima. Bahkan, Berau mendapat kuota hingga 30 dapur, yang dalam tahap awal ini baru menyasar empat kecamatan terdekat: Sambaliung, Gunung Tabur, Teluk Bayur, dan Tanjung Redeb.
Tak berhenti di situ, survei juga sudah dilakukan hingga ke daerah pesisir dan pedalaman seperti Tabalar, Biatan, Talisayan, Batu Putih, hingga Biduk-Biduk, serta ke Segah dan Kelay. Pertanyaannya, apakah dengan anggaran Rp12 miliar, kualitas makanan benar-benar akan terjamin aman dan layak dikonsumsi ?
Masyarakat Berau tentu berharap program MBG di daerah ini tidak menjadi bagian dari daftar panjang keluhan yang sudah muncul di banyak wilayah. Harapannya, dana besar yang digelontorkan tidak berubah menjadi “anggaran sia-sia” yang justru mengorbankan kesehatan penerima manfaat.(*)
