Foto Sumber Pemprov Kaltim
JAKARTA – Isu menurunnya Dana Bagi Hasil (DBH) dari pemerintah pusat menjadi topik hangat dalam pertemuan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) bersama Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, di Gedung Djuanda, Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (7/10/2025).
Dari pertemuan tersebut, Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, yang akrab disapa Gubernur Harum, menyampaikan optimisme dan harapan baru bagi daerah penghasil sumber daya alam seperti Kaltim.
“Kita berdoa, Pak Menteri sedang menganalisis dan mengevaluasi data. Insyaallah akan ada APBN Perubahan yang segera disinkronkan,” ujar Harum dengan nada penuh keyakinan.
Menurutnya, dalam beberapa tahun terakhir, porsi DBH yang diterima Kaltim mengalami penurunan drastis. Jika sebelumnya mencapai Rp6 triliun hingga Rp7 triliun, tahun ini hanya sekitar Rp1,6 triliun. Kondisi ini dinilai berpotensi menghambat kelanjutan sejumlah program pembangunan strategis di daerah.
Meski demikian, Harum mengaku mendapat respons positif dari Menkeu Purbaya. Ia menilai, pemerintah pusat memiliki komitmen kuat untuk meninjau ulang kebijakan fiskal agar lebih berkeadilan bagi daerah penghasil.
“Pak Menteri luar biasa, beliau berpikir out of the box, terutama dalam menghadapi tantangan ekonomi global. Saya yakin, akan ada kebijakan yang berpihak kepada daerah seperti Kaltim,” tegasnya.
Dalam forum APPSI tersebut, hampir seluruh gubernur menyampaikan keluhan serupa terkait penurunan DBH yang berdampak langsung terhadap kinerja pembangunan daerah. Diskusi berlangsung intens, dengan fokus pada upaya mencari formulasi kebijakan baru yang lebih seimbang antara pusat dan daerah.
Harum menegaskan, perjuangan Kaltim bukan semata untuk kepentingan lokal, tetapi bagian dari cita-cita besar pembangunan nasional.
“Program kerja kita tegak lurus dengan Asta Cita Bapak Presiden. Artinya, keberhasilan pembangunan di Kaltim juga menjadi bagian penting dari keberhasilan pembangunan Indonesia secara keseluruhan,” tutupnya.(*)
