Presiden Prabowo Tegaskan Pemerintah Tak Akan Toleransi Pengusaha Serakah, Ajak Penegak Hukum Junjung Keadilan Rakyat

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan komitmen kuat pemerintahannya untuk menegakkan kedaulatan dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Hal tersebut disampaikan Presiden saat menyaksikan penyerahan uang pengganti kerugian negara sebesar Rp13,2 triliun dalam perkara tindak pidana korupsi pemberian fasilitas ekspor minyak kelapa sawit (CPO) dan turunannya di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Senin (20/10/2025).

Dalam sambutannya, Presiden Prabowo memberikan peringatan keras kepada para pengusaha yang tamak dan berupaya menipu negara.

“Kalau ada pengusaha-pengusaha serakah yang menganggap bisa menipu terus-menerus bangsa sebesar Indonesia, saya kira mereka akan salah besar. Kita akan buktikan bahwa bangsa ini masih kuat, masih berdaulat, dan bertekad menegakkan keadilan bagi rakyat,” tegas Presiden Prabowo.

Presiden juga mengingatkan bahwa di era globalisasi dan kemajuan teknologi seperti sekarang, dunia semakin sempit dan segala bentuk kejahatan akan lebih mudah terungkap.

Kepada para aparat penegak hukum, Presiden Prabowo menyampaikan apresiasi dan dorongan semangat agar terus bekerja dengan integritas tanpa rasa takut.

“Selamat atas kerja keras yang luar biasa ini. Jangan surut, jangan malas, dan jangan menyerah. Berbuatlah yang terbaik untuk bangsa, negara, dan rakyatmu,” pesan Presiden.

Lebih lanjut, Kepala Negara menyoroti pentingnya moralitas dan integritas dalam mengelola kekuasaan serta kekayaan. Ia menilai bahwa kekayaan yang diperoleh dengan cara yang tidak benar pada akhirnya akan membawa penderitaan bagi pelakunya sendiri maupun keluarganya.

“Saya sudah melihat terlalu banyak pejabat yang lengah, lemah iman, dan akhirnya keluarganya ikut menderita. Rezeki yang diperoleh dengan cara menzalimi rakyat bukanlah rezeki yang berkah,” ujar Presiden Prabowo.

Presiden juga menegaskan agar penegakan hukum di Indonesia tidak “tumpul ke atas dan tajam ke bawah”. Menurutnya, hukum harus berpihak pada kebenaran dan memberikan keadilan, terutama bagi masyarakat kecil.

“Para penegak hukum harus punya hati dan empati kepada rakyat kecil. Hakim dan jaksa harus menjadi pelindung bagi mereka yang lemah,” pungkas Presiden Prabowo.

Langkah tegas Presiden ini sejalan dengan komitmen pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, berdaulat, serta berpihak kepada rakyat — memperkuat semangat penegakan hukum yang berkeadilan di Tanah Air.

sumber berita di lansir dari media Tribratanewspolri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

error: Content is protected !!