BERAU – Lonjakan biaya listrik dalam beberapa bulan terakhir kini menjadi keluhan utama masyarakat di Kabupaten Berau. Banyak warga mengaku kaget dengan tagihan yang terus meningkat, sementara kebutuhan listrik tidak berubah signifikan.
Kenaikan ini disebut-sebut sebagai imbas dari berhentinya subsidi batu bara dari PT Berau Coal kepada Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) yang dikelola PT Indo Pusaka Berau (IPB) — perusahaan konsorsium yang selama ini menjadi pemasok listrik di wilayah tersebut.
Situasi ini langsung mendapat perhatian serius dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Berau.
Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan bahwa pihaknya tidak tinggal diam dan telah melakukan langkah cepat dengan mempertemukan PLN dan PT Berau Coal untuk mencari solusi konkret.
“Kami sudah fasilitasi pertemuan antara PLN dan Berau Coal. Kami mengusulkan agar harga beli listrik oleh PLN bisa dinaikkan, sementara harga jual batu bara oleh Berau Coal diturunkan. Dengan begitu, subsidi bisa diberlakukan kembali dan masyarakat tidak terbebani,” ujar Sumadi.
Menurut data yang diterima DPRD, biaya produksi listrik di IPB mencapai sekitar Rp1.800 per kWh, sedangkan PLN hanya membeli seharga Rp1.200 per kWh. Ketimpangan harga inilah yang membuat subsidi dari pihak swasta menjadi tidak berkelanjutan.
Sumadi menilai, perlu ada koordinasi intensif dan komitmen bersama antara PLN, PT Berau Coal, Pemerintah Daerah, dan pihak IPB untuk menemukan titik keseimbangan harga yang adil bagi semua pihak.
“Sekitar 48 persen saham IPB itu milik daerah. Jadi kalau harga listrik tidak stabil, efeknya langsung terasa terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD),” jelasnya.
Selain itu, Sumadi juga meminta seluruh pihak yang tergabung dalam konsorsium IPB, termasuk PT Yasin, untuk aktif mencari formula bersama agar pasokan listrik tetap stabil dan masyarakat tidak dirugikan.
“Kita dorong PLN menaikkan harga beli listrik dan Berau Coal menurunkan harga batu bara. Ini penting agar kepentingan rakyat tetap jadi prioritas utama,” tegasnya.
Dengan keterlibatan semua pihak, DPRD berharap krisis tarif listrik ini bisa segera teratasi dan masyarakat kembali menikmati layanan listrik dengan harga yang wajar dan berkeadilan.(*)
