Morowali, Sulawesi Tengah – Menteri Pertahanan Republik Indonesia (Menhan RI) Sjafrie Sjamsoeddin menunjukkan ketegasan negara dalam menjaga kedaulatan sumber daya alam dengan memimpin langsung operasi penertiban tambang nikel ilegal di Morowali, Selasa (4/11/2025).
Dalam operasi berskala besar ini, Menhan Sjafrie turun langsung bersama Jaksa Agung, Panglima TNI, Kapolri, Kepala BPKP, Kasum TNI, serta Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus).
Kegiatan tersebut dikoordinasikan oleh Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) sebagai bentuk sinergi lintas lembaga dalam penegakan hukum dan perlindungan sumber daya alam nasional.
“Fakta di lapangan kita melihat dari dekat kegiatan Satgas PKH dalam rangka penertiban kawasan hutan, khususnya di pertambangan yang tidak memenuhi ketentuan. Ini adalah kehadiran negara untuk melakukan penertiban terhadap semua kegiatan yang ilegal,” tegas Menhan Sjafrie di sela peninjauan, dikutip dari Biro Infohan Setjen Kemhan RI.
Ia menambahkan bahwa pemerintah tidak hanya fokus pada penindakan, tetapi juga memastikan keberlanjutan produksi nasional melalui tambang-tambang nikel yang legal dan berizin.
“Yang ilegal ini negara akan menegakkan ketentuan yang berlaku. Kita tidak melihat latar belakang siapa pun, tapi kepentingan nasional harus kita tegakkan dan selamatkan,” tegasnya.
Langkah ini disebut sebagai bukti nyata bahwa pemerintah hadir untuk melindungi kepentingan bangsa, memperkuat kemandirian industri nikel nasional, serta memastikan seluruh aktivitas pertambangan berjalan sesuai regulasi.
Dengan turun tangannya langsung para pimpinan lembaga tinggi negara, penertiban di Morowali menjadi sinyal kuat bagi seluruh pelaku industri tambang bahwa era pembiaran terhadap praktik ilegal telah berakhir.
📎 Sumber: Biro Informasi dan Hubungan Antarlembaga (Biro Infohan) Sekretariat Jenderal Kementerian Pertahanan RI.
