BERAU – Pemangkasan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) oleh pemerintah pusat untuk tahun 2026 mulai dirasakan dampaknya di Kabupaten Berau. Berkurangnya aliran dana pusat memaksa Pemkab Berau melakukan penataan ulang APBD, mengencangkan ikat pinggang, dan menyiapkan strategi efisiensi agar roda pembangunan tetap bergerak.

Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menegaskan bahwa efisiensi memang perlu dilakukan. Namun, ia mengingatkan agar kebijakan itu tidak berujung pada penghapusan program-program yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat.

“Efisiensi memang harus dilakukan. Tapi jangan sampai program yang langsung menyentuh masyarakat malah dikorbankan,” tegasnya.

Menurut Sumadi, pemangkasan TKD tidak boleh menjadi alasan untuk menunda atau menghentikan program yang memberikan manfaat nyata bagi warga. Sebaliknya, Pemkab Berau harus cermat memilah mana kegiatan yang benar-benar prioritas dan mana yang bisa ditekan atau disesuaikan.

“Pemangkasan TKD ini memberikan dampak, itu pasti. Namun Pemkab tidak boleh terpaku pada pemangkasannya saja. Perlu dilihat program mana yang benar-benar memberi manfaat untuk masyarakat,” jelasnya.

Sumadi mengakui bahwa proses penyesuaian anggaran tahun 2026 bukan perkara mudah. Meski begitu, ia menegaskan bahwa fokus pembangunan tetap harus diarahkan pada sektor-sektor yang membawa dampak nyata bagi publik, terutama di tengah kebutuhan pelayanan masyarakat yang terus meningkat.

Ia juga menekankan pentingnya hubungan kerja yang solid antara dua unsur pemerintahan: eksekutif dan legislatif.

“Ke depan, kerja sama antara eksekutif dan legislatif harus semakin kuat. Kalau itu terjalin dengan baik, saya yakin proses penyusunan maupun pelaksanaan anggaran akan jauh lebih mudah,” ujarnya.

Dengan tantangan fiskal yang cukup berat di depan mata, Pemkab Berau dituntut semakin cermat dalam mengatur prioritas. Efisiensi anggaran harus dilakukan tanpa mengurangi kualitas pelayanan dan tanpa menghilangkan program yang bersentuhan langsung dengan kehidupan masyarakat Bumi Batiwakkal.(*)