TANJUNG REDEB – Menyikapi penyerahan Raperda APBD 2026 yang mengalami pemangkasan hampir Rp1,4 triliun, Wakil Ketua II DPRD Berau, Sumadi, menyampaikan bahwa situasi fiskal ini harus menjadi alarm kewaspadaan bagi seluruh perangkat daerah. Menurutnya, pemerintah daerah perlu benar-benar memastikan bahwa setiap program yang diusulkan memiliki dampak nyata dan tidak membebani anggaran secara berlebihan.
Sumadi menegaskan DPRD akan mengawal ketat pembahasan APBD 2026 mengingat penurunan anggaran dari Rp4,1 triliun menjadi sekitar Rp2,7 triliun bukanlah angka kecil. Kondisi tersebut menuntut pemerintah daerah melakukan penyusunan program secara selektif dan tepat sasaran.
“Pemangkasan anggaran ini bukan sekadar penyesuaian teknis. Ini situasi yang menuntut kita semua lebih berhati-hati. Pemerintah harus bisa menentukan skala prioritas yang benar-benar dibutuhkan masyarakat,” ujar Sumadi.
Ia juga menyoroti pentingnya efisiensi dan transparansi selama pembahasan berlangsung. Menurutnya, DPRD tidak ingin ada program yang sebenarnya tidak mendesak namun tetap diajukan hanya karena sudah menjadi rutinitas tahunan.
“Kami di DPRD tidak ingin melihat anggaran terbuang untuk kegiatan yang sifatnya seremonial atau tidak memberi efek jangka panjang. Fokus kita adalah program yang menyentuh langsung masyarakat,” tegasnya.
Selain itu, Sumadi mengingatkan para camat dan kepala kampung agar lebih teliti dalam mengajukan usulan belanja. Dengan berkurangnya dana transfer, distribusi anggaran ke kampung ikut terpengaruh, sehingga perencanaan harus semakin matang.
“Dana kampung pasti terdampak. Karena itu, jangan asal mengajukan program. Setiap rupiah harus dipikirkan manfaatnya karena ruang fiskal kita sangat terbatas,” tambahnya.
Meski begitu, Sumadi tetap optimis bahwa Pemkab Berau dan DPRD dapat melewati tantangan fiskal ini dengan kerja sama dan komunikasi yang baik.
“Selama kita memiliki komitmen yang sama untuk menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas, saya yakin Berau masih bisa melangkah maju,” tutupnya.(ADV)
