BERAU — Puluhan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) Pelabuhan Tanjung Redeb menggelar aksi damai pada Senin (8/12/2025). Aksi ini berlangsung tertib dan langsung mendapatkan respons dari Unit Penyelenggara Pelabuhan (UPP) Tanjung Redeb, yang membuka ruang dialog untuk menampung aspirasi pekerja.
Aspirasi dan Tuntutan TKBM
Dalam pertemuan tersebut, TKBM menyampaikan beberapa tuntutan penting terkait keberlangsungan operasional pelabuhan dan kesejahteraan pekerja. Para buruh meminta agar SKB 2 Dirjen dan 1 Deputi tetap dipertahankan, karena dokumen ini menjadi dasar hukum dan pedoman kerja TKBM di seluruh pelabuhan nasional. Mereka juga menegaskan menolak keras keterlibatan badan usaha lain di luar Koperasi TKBM dalam pengelolaan tenaga kerja, demi menjaga hak dan pendapatan anggota koperasi TKBM serta kondusivitas pelabuhan yang selama ini sudah berjalan guyub dan rukun.
Selain itu, TKBM meminta evaluasi penggunaan forklift dan sistem interchange yang selama ini dinilai mengurangi peran aktif pekerja dan berdampak pada pendapatan mereka. Para buruh juga menekankan pentingnya penyesuaian tarif secara berkala oleh APBMI dan ALFI/ILFA, agar struktur tarif tetap adil sesuai kesepakatan yang berlaku.
Kepala UPP Tanjung Redeb, Lister Martupa Gurning, menekankan bahwa regulasi bongkar muat sepenuhnya berada di tangan pemerintah pusat.
“Tugas kami di sini adalah menampung aspirasi TKBM dan meneruskannya ke Direktorat Jenderal Perhubungan Laut,” ujarnya.
Meski demikian, Lister menegaskan bahwa pihaknya siap memfasilitasi dialog antara pekerja, pengguna jasa, dan regulator agar keseimbangan antara mekanisasi dan tenaga manusia tetap terjaga.
Lister juga mengingatkan pentingnya menjaga kelancaran operasional pelabuhan sebagai simpul ekonomi daerah.“Setelah aspirasi disampaikan, kami berharap semua kembali bekerja seperti biasa. Pelabuhan adalah tulang punggung perekonomian Berau,” jelasnya.
Aksi damai ini menunjukkan dinamika antara modernisasi pelabuhan dan perlindungan kesejahteraan pekerja. Penggunaan alat mekanik memang mempercepat bongkar muat, namun TKBM menekankan agar peran tenaga manusia tetap diperhatikan. Dialog yang konstruktif diharapkan menghasilkan solusi adil bagi semua pihak, tanpa mengorbankan efisiensi operasional pelabuhan.(*)
