SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur meluruskan polemik pembatalan bantuan Uang Kuliah Tunggal (UKT) melalui program Gratispol yang dialami sejumlah mahasiswa Institut Teknologi Kalimantan (ITK). Pemprov menegaskan bahwa program tersebut sejak awal hanya ditujukan bagi mahasiswa jalur reguler.
Penjelasan ini disampaikan menyusul munculnya keluhan mahasiswa yang sebelumnya dinyatakan lolos sebagai penerima bantuan, namun kemudian dinyatakan tidak memenuhi syarat. Pemerintah daerah menyatakan pembatalan tersebut dilakukan setelah proses verifikasi lanjutan menemukan bahwa mahasiswa bersangkutan terdaftar pada kelas nonreguler.
Menurut Pemprov Kaltim, ketentuan mengenai sasaran penerima Gratispol telah diatur secara jelas dalam regulasi daerah. Bantuan pendidikan itu tidak mencakup mahasiswa kelas eksekutif, kelas malam, kelas kerja sama, maupun bentuk perkuliahan sejenis lainnya.
Pemerintah daerah menilai kebijakan tersebut harus diterapkan secara konsisten guna menjaga akuntabilitas keuangan daerah. Pemberian bantuan di luar kriteria yang ditetapkan dikhawatirkan dapat menimbulkan persoalan hukum dan administrasi di kemudian hari.
Terkait munculnya notifikasi kelulusan bantuan pada tahap awal, Pemprov menjelaskan bahwa pengusulan dan verifikasi data awal dilakukan oleh pihak perguruan tinggi. Ketidaksesuaian data inilah yang kemudian menjadi penyebab munculnya persepsi keliru di kalangan mahasiswa.
Meski demikian, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menegaskan komitmennya untuk tetap melanjutkan program Gratispol sebagai bagian dari upaya memperluas akses pendidikan tinggi bagi masyarakat, khususnya mahasiswa yang memenuhi kriteria reguler.
Pemprov juga mendorong pihak kampus untuk meningkatkan transparansi dan komunikasi kepada mahasiswa agar polemik serupa tidak terulang di masa mendatang.(*)
