SAMARINDA – Komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) untuk menjaga keberlanjutan program pendidikan gratis tetap teguh meski anggaran daerah mengalami tekanan. Di tengah penurunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) akibat pemotongan dana Transfer ke Daerah (TKD), program Gratispol Pendidikan dipastikan tetap berjalan demi investasi jangka panjang pada sumber daya manusia.
APBD Kaltim tercatat turun cukup signifikan, dari Rp21,74 triliun pada 2025 menjadi Rp15,15 triliun pada 2026. Meski demikian, Gubernur H Rudy Mas’ud (Harum) bersama Wakil Gubernur Seno Aji menegaskan komitmen untuk tetap memberikan bantuan beasiswa kepada masyarakat.
“Tahun ini APBD semua daerah di Indonesia turun, tetapi kami akan tetap memberikan beasiswa Gratispol. Kami yakin investasi yang paling baik adalah pada sumber daya manusia,” tegas Gubernur Harum saat memimpin morning briefing di Ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Kaltim, Senin (23/2/2026).
Anggaran Lebih Besar, Jangkauan Diperluas
Untuk 2026, Pemprov Kaltim mengalokasikan anggaran sebesar Rp1,377 triliun bagi Program Gratispol Pendidikan dengan target 158.981 penerima manfaat. Pemerintah berharap semakin banyak generasi muda Kaltim dapat melanjutkan pendidikan hingga jenjang S-1, S-2, bahkan S-3.
Sebelumnya, Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Setda Provinsi Kaltim, Dasmiah, melaporkan bantuan Gratispol untuk mahasiswa semester 2 telah tuntas disalurkan ke perguruan tinggi negeri (PTN) dan perguruan tinggi swasta (PTS). Total penerima mencapai 21.128 orang dengan nilai penyaluran Rp103,14 miliar. Mahasiswa baru tahun 2025 dan sebelumnya juga telah menerima bantuan untuk semester genap tahun ini.
Untuk mahasiswa semester 4, 6, dan 8, proses masih berjalan pada tahap verifikasi dan validasi di Disdukcapil. Pemerintah menargetkan seluruh proses rampung pada akhir Februari agar bantuan bisa segera dicairkan.
Puluhan Ribu Masih Diverifikasi
Saat ini, penerima Gratispol dalam daerah yang masih dalam proses verifikasi berjumlah 79.850 orang. Sementara itu, pemohon dari luar daerah tercatat sebanyak 12.857 orang.
Pada 2025—tahun pertama kepemimpinan Harum–Seno—Pemprov Kaltim berhasil melakukan pergeseran anggaran untuk memperkuat program ini. Hasilnya, 24.492 mahasiswa telah menerima manfaat dengan total alokasi Rp127,88 miliar dari pagu Rp204,6 miliar.
Skema Adil untuk Semua Fakultas
Dengan anggaran yang kini jauh lebih besar, Pemprov Kaltim menyiapkan skema pembiayaan yang lebih inklusif. Pemerintah akan membantu pembayaran uang kuliah tunggal (UKT) bagi mahasiswa di fakultas umum. Adapun untuk program studi berbiaya tinggi seperti Fakultas Kedokteran, telah disiapkan perhitungan khusus agar prinsip keadilan dan perluasan jangkauan penerima tetap terjaga.
Melalui kebijakan ini, Pemprov Kaltim berharap manfaat Gratispol Pendidikan semakin luas dan mampu mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia di Benua Etam pada tahun-tahun mendatang.(*)
