SAMARINDA — Suasana di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Senin (23/2/2026), sempat tegang ketika ratusan mahasiswa dari Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menggelar aksi protes. Unjuk rasa yang dimulai sekitar pukul 15.00 Wita itu diwarnai saling dorong dengan aparat sebelum akhirnya berujung dialog.
Mahasiswa datang membawa spanduk dan membacakan dokumen sikap bertajuk Pakta Integritas. Dalam pernyataan tersebut, mereka menyodorkan tujuh tuntutan kepada Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim.
Tuntutan itu mencakup evaluasi dan pemerataan Program Gratispol, penanganan kerusakan lingkungan, pemerataan pembangunan infrastruktur, penghentian politik dinasti, perlindungan hak buruh dan masyarakat adat, jaminan kebebasan berekspresi, hingga transparansi pengelolaan APBD.
Implementasi Gratispol Dipertanyakan
Koordinator lapangan GERAM, Angga, menilai Program Gratispol yang gencar dipromosikan pemerintah belum sepenuhnya dirasakan mahasiswa.
Ia menyoroti masih adanya mahasiswa yang telah mendaftar namun tidak masuk daftar penerima, khususnya di lingkungan Universitas Mulawarman.
Menurut Angga, kondisi tersebut menimbulkan tanda tanya besar terhadap klaim pendidikan gratis yang selama ini disampaikan pemerintah daerah.
“Di lapangan tidak semua mahasiswa yang mendaftar bisa menikmati program ini. Artinya perlu ada evaluasi serius,” ujarnya.
Ia juga menyinggung disparitas besaran uang kuliah tunggal (UKT) antar perguruan tinggi yang dinilai memperkuat kesan belum meratanya manfaat program.
Ketegangan di Pintu Gerbang
Aksi sempat memuncak ketika massa mencoba merapat ke pintu utama kantor gubernur. Aparat keamanan membentuk barikade untuk menahan pergerakan massa, memicu adu mulut dan dorong-dorongan singkat.
Situasi berangsur kondusif setelah dilakukan komunikasi antara pihak keamanan dan perwakilan mahasiswa.
Tak lama berselang, Gubernur Kaltim Rudy Mas’ud turun langsung menemui demonstran. Dengan pengawalan, ia memilih duduk bersama mahasiswa di pelataran kantor untuk mendengar aspirasi secara terbuka.
Pemprov Janji Evaluasi
Dalam pertemuan tersebut, pihak Pemprov menyatakan menerima aspirasi mahasiswa sebagai bahan evaluasi kebijakan. Komitmen itu dituangkan dalam pernyataan resmi yang dibacakan di hadapan peserta aksi.
Rudy menegaskan pemerintah daerah terbuka terhadap kritik dan masukan dari masyarakat, termasuk mahasiswa.
Pemprov juga berjanji akan menindaklanjuti tuntutan secara konkret serta meningkatkan transparansi terkait kebijakan yang disorot.
GERAM Siap Kawal
Meski tuntutan telah diterima untuk dievaluasi, mahasiswa menegaskan pengawasan akan terus berlanjut. Bagi GERAM, aksi ini bukan penutup, melainkan awal dari kontrol publik terhadap kebijakan Pemprov Kaltim.
Mereka berkomitmen memantau realisasi janji pemerintah, terutama terkait perbaikan implementasi Program Gratispol yang menjadi fokus utama demonstrasi.(*)
