TANJUNG REDEB – Wakil Bupati Berau, Gamalis secara resmi menyampaikan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025 dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Berau, Selasa (31/03/2026). Rapat yang berlangsung di ruang rapat gabungan komisi tersebut menjadi momentum evaluasi terhadap capaian kinerja Pemerintah Kabupaten Berau sepanjang tahun 2025.

Rapat dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, didampingi Wakil Ketua II Sumadi. Turut hadir jajaran anggota legislatif serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.

Transparansi Kinerja Melalui LKPJ

Dalam penyampaiannya, Gamalis menegaskan bahwa LKPJ merupakan instrumen penting untuk mengukur sejauh mana visi dan misi pemerintah daerah yang tertuang dalam RPJMD Berau 2021–2026 telah terealisasi.

“Laporan ini merupakan bentuk akuntabilitas pemerintah daerah dalam menjalankan urusan pemerintahan. Kami mengapresiasi seluruh perangkat daerah yang telah bekerja keras sehingga dokumen LKPJ 2025 ini dapat diselesaikan tepat waktu,” ujarnya.

Indikator Makro Tunjukkan Tren Positif

Dalam laporan tersebut, sejumlah indikator pembangunan menunjukkan capaian yang cukup positif. Di antaranya adalah penurunan angka kemiskinan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta capaian realisasi anggaran daerah.

Beberapa capaian penting yang disampaikan dalam LKPJ antara lain:

• Penurunan angka kemiskinan, dari 5,08 persen pada 2024 menjadi 4,44 persen pada 2025.
• Peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 77,17 menjadi 77,72 yang menunjukkan peningkatan kualitas hidup masyarakat.
• Realisasi pendapatan daerah mencapai Rp5,07 triliun atau 94,57 persen dari target.
• Realisasi belanja daerah mencapai Rp5,47 triliun atau 90,66 persen dari total anggaran.

Tantangan Pertumbuhan Ekonomi

Meski sejumlah indikator kesejahteraan menunjukkan tren positif, LKPJ 2025 juga mencatat adanya perlambatan pertumbuhan ekonomi daerah yang berada di angka 2,48 persen. Kondisi tersebut dipengaruhi dinamika sektor pertambangan yang selama ini masih mendominasi struktur ekonomi Kabupaten Berau.

Menanggapi hal tersebut, Gamalis menegaskan pentingnya diversifikasi ekonomi sebagai langkah strategis ke depan.

Beberapa langkah yang telah dan akan terus didorong oleh pemerintah daerah antara lain:

• Penguatan ekonomi kerakyatan melalui pengembangan UMKM, koperasi, dan sektor pertanian.
• Peningkatan konektivitas digital, melalui program penyediaan 1.000 titik WiFi gratis di berbagai kampung di Berau.
• Mendorong investasi berkelanjutan, khususnya di sektor pariwisata yang dinilai memiliki potensi besar sebagai penopang ekonomi masa depan daerah.

Prestasi dan Sinergi Pembangunan

Sepanjang tahun 2025, Pemerintah Kabupaten Berau juga berhasil mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. Selain itu, sejumlah penghargaan juga diraih dalam bidang reformasi birokrasi dan peningkatan pelayanan publik.

Mengakhiri penyampaian nota pengantar LKPJ tersebut, Gamalis mengajak DPRD untuk memberikan evaluasi dan rekomendasi yang konstruktif demi peningkatan kinerja pemerintahan ke depan.

“Melalui sinergi antara eksekutif dan legislatif, kita harapkan pembangunan di Kabupaten Berau dapat terus berjalan lebih baik demi mewujudkan daerah yang unggul, makmur, dan sejahtera bagi seluruh masyarakat,” pungkasnya.

Ringkasan Data LKPJ Berau 2025

• Realisasi Pendapatan Daerah: Rp5,07 triliun (94,57%)
• Realisasi Belanja Daerah: Rp5,47 triliun (90,66%)
• Tingkat Kemiskinan: 4,44% (turun dari 5,08%)
• Indeks Pembangunan Manusia: 77,72 (naik dari 77,17)
• Digitalisasi Layanan Publik: 1.000 titik WiFi gratis di kampung-kampung Berau

source foto Prokopim Berau