TANJUNG REDEB – Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Berau, Sumadi, menghadiri Rapat Paripurna penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati Berau Tahun Anggaran 2025 yang disampaikan Wakil Bupati Berau, Gamalis, di ruang rapat gabungan komisi DPRD Berau, Selasa (31/03/2026).
Rapat paripurna tersebut dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Berau, Dedy Okto Nooryanto, dan dihadiri jajaran anggota legislatif serta kepala perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Berau.
Sumadi menyampaikan bahwa LKPJ merupakan bagian penting dalam mekanisme pengawasan DPRD terhadap jalannya pemerintahan daerah. Melalui laporan tersebut, DPRD dapat menilai sejauh mana program pembangunan yang telah direncanakan dalam RPJMD Berau 2021–2026 dapat direalisasikan.
Menurutnya, DPRD akan mencermati secara menyeluruh seluruh isi laporan yang disampaikan pemerintah daerah sebelum memberikan rekomendasi sebagai bahan evaluasi.
“LKPJ ini akan menjadi bahan bagi DPRD untuk melakukan pembahasan lebih lanjut. Tentunya kami akan mencermati setiap capaian program, termasuk melihat apa saja yang masih perlu diperbaiki ke depan,” ujar Sumadi.
Ia menegaskan, rekomendasi yang nantinya disampaikan DPRD bukan sekadar evaluasi, tetapi juga sebagai masukan strategis bagi pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Dalam laporan yang disampaikan pemerintah daerah, sejumlah indikator pembangunan daerah disebut mengalami perkembangan positif. Di antaranya penurunan angka kemiskinan dari 5,08 persen pada 2024 menjadi 4,44 persen pada 2025, serta peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dari 77,17 menjadi 77,72.
Selain itu, realisasi pendapatan daerah tercatat mencapai Rp5,07 triliun atau 94,57 persen dari target, sementara realisasi belanja daerah mencapai Rp5,47 triliun atau 90,66 persen dari total anggaran.
Meski demikian, Sumadi menilai masih terdapat sejumlah tantangan yang perlu menjadi perhatian bersama, khususnya terkait pertumbuhan ekonomi daerah yang tercatat berada di angka 2,48 persen.
Menurutnya, kondisi tersebut menunjukkan pentingnya upaya memperkuat sektor ekonomi non-tambang agar struktur ekonomi daerah tidak terlalu bergantung pada satu sektor saja.
“Ke depan tentu kita berharap ada penguatan di sektor lain seperti UMKM, pertanian maupun pariwisata, sehingga pertumbuhan ekonomi daerah bisa lebih stabil dan berkelanjutan,” jelasnya.
Ia juga menegaskan bahwa DPRD akan terus mendorong sinergi antara legislatif dan eksekutif agar pembangunan di Kabupaten Berau dapat berjalan optimal serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“DPRD tentu akan memberikan rekomendasi konstruktif. Harapannya, seluruh program pembangunan benar-benar dapat menjawab kebutuhan masyarakat dan mendorong kemajuan daerah,” pungkasnya.(*)
