JAKARTA – Indonesia resmi bergabung dalam Dewan Perdamaian Gaza (Board of Peace/BoP), sebuah badan administrasi transisi yang dibentuk berdasarkan Resolusi Dewan Keamanan PBB 2803 (2025) untuk menjalankan rencana perdamaian Presiden Amerika Serikat Donald J. Trump.
Selain Indonesia, tujuh negara lain—Turki, Mesir, Yordania, Pakistan, Qatar, Arab Saudi, dan Uni Emirat Arab—juga menyatakan kesiapan bergabung dalam Dewan tersebut.
Keputusan ini diumumkan Kementerian Luar Negeri RI melalui akun resmi X pada Kamis (22/1) dini hari. Dalam pernyataannya, para menteri luar negeri negara peserta sepakat menandatangani dokumen keanggotaan sesuai prosedur hukum masing-masing negara.
Mandat Dewan Perdamaian Gaza
Resolusi DK PBB 2803 yang diadopsi pada 17 November 2025 menyambut pembentukan BoP sebagai pemerintahan transisi di Gaza. Dewan ini diberi mandat untuk:
- Mengonsolidasikan gencatan senjata permanen
- Mengoordinasikan pendanaan dan rekonstruksi Gaza
- Menyiapkan transisi hingga Otoritas Palestina dapat kembali memimpin Gaza secara aman dan efektif
“Seluruh upaya ini bertujuan mendukung perdamaian yang adil dan berkelanjutan, serta menjunjung hak rakyat Palestina untuk menentukan nasib sendiri sesuai hukum internasional,” demikian bunyi Joint Statement yang juga dipublikasikan Kemlu Pakistan.
Sikap PBB: Fokus Gaza, Bukan Agenda Lain
Juru Bicara PBB Farhan Haq menegaskan bahwa mandat Dewan Perdamaian hanya berlaku untuk Gaza.
“Kami tidak membicarakan operasi yang lebih luas. Mandat ini spesifik untuk Gaza,” ujar Haq dalam pernyataan resmi PBB, Senin (19/1).
PBB, kata dia, menyambut gencatan senjata dan akan mengevaluasi bentuk kerja sama dengan BoP setelah struktur Dewan sepenuhnya terbentuk.
Struktur Dewan dan Tokoh Kunci
Pada 16 Januari, Presiden Trump secara resmi mengumumkan pembentukan BoP. Sebuah Founding Executive Board dibentuk dan dipimpin langsung oleh Trump, dengan anggota antara lain:
- Marco Rubio (Menlu AS)
- Steve Witkoff (Utusan Khusus AS untuk Timur Tengah)
- Jared Kushner
- Tony Blair
- Ajay Banga (Presiden Grup Bank Dunia)
Selain itu, Nickolay Mladenov ditunjuk sebagai High Representative for Gaza yang menjadi penghubung antara Dewan dan otoritas di lapangan.
Trump juga membentuk National Committee for the Administration of Gaza (NCAG) yang dipimpin Dr. Ali Sha’ath, serta International Stabilization Force (ISF) di bawah komando Mayor Jenderal Jasper Jeffers.
Kontroversi: Tanpa Wakil Palestina
Meski didukung sejumlah negara, pembentukan Dewan Perdamaian menuai kritik tajam. Sorotan utama datang dari tidak adanya perwakilan warga Palestina dalam struktur Dewan yang akan mengelola Gaza.
Hingga berita ini diturunkan, Otoritas Palestina belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait BoP.
Sementara itu, Pemerintah Palestina melaporkan bahwa sejak gencatan senjata diberlakukan, 464 warga Palestina tewas, sehingga total korban di Gaza mencapai 71.548 orang. Mereka juga menuding Israel telah menghancurkan lebih dari 2.500 bangunan selama periode gencatan senjata.
Di tengah situasi tersebut, sejumlah media internasional melaporkan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu disebut-sebut membuka peluang bergabung dalam Dewan Perdamaian bentukan Trump.(*)
