SEGAH – Permasalahan infrastruktur jalan, kebutuhan air bersih, hingga dampak banjir menjadi perhatian dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kecamatan Segah yang digelar di Lamin Adat Pelencau Apui, Kampung Tepian Buah, Senin (9/2/2026). Sejumlah kampung menyampaikan usulan prioritas yang mayoritas berkaitan dengan kebutuhan dasar masyarakat.
Hasil Musrenbang mencatat Long Ayan menjadi kampung dengan usulan terbanyak, yakni 114 usulan, disusul Punan Malinau 46 usulan. Sementara Bukit Makmur dan Harapan Jaya masing-masing 25 usulan, Gunung Sari 21 usulan, Tepian Buah 20 usulan, Pandan Sari 15 usulan, Siduung Indah 14 usulan, Punan Mahakam 11 usulan, Long Laai dan Punan Segah masing-masing 7 usulan, Long Ayap 5 usulan, serta Batu Rajang 3 usulan.
Camat Segah Noor Alam menyampaikan bahwa perbaikan jalan yang dilakukan pada 2025 mulai dirasakan masyarakat. Namun, ia menilai peningkatan infrastruktur masih perlu dilanjutkan, terutama ruas Tepian Buah menuju Labanan, jalan ke Siduung Indah, serta akses menuju Long Laai dan Punan Segah yang masih mengalami kerusakan cukup parah.
Menurutnya, kondisi jalan yang buruk berdampak pada pelayanan masyarakat, termasuk akses kesehatan dan pembangunan fasilitas umum. Ia juga berharap rencana pembangunan SMA di Kecamatan Segah dapat segera direalisasikan guna memperluas akses pendidikan bagi masyarakat setempat.
Selain infrastruktur jalan, kebutuhan air bersih juga menjadi perhatian melalui rencana perluasan jaringan SPAM dari Labanan menuju Pandan Sari dan Bukit Makmur. Normalisasi drainase di Siduung Indah dan Gunung Sari juga dinilai penting untuk mengurangi potensi banjir dan genangan.
Bupati Sri Juniarsih menegaskan bahwa pembangunan harus berorientasi pada kebutuhan nyata masyarakat, khususnya akses jalan, layanan dasar, dan penguatan ekonomi kampung. Ia juga menyoroti pentingnya peran perusahaan yang beroperasi di wilayah Segah untuk ikut berkontribusi melalui program tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
“Masih ada jalan berlubang dan kebutuhan masyarakat yang mendesak. Keterbatasan anggaran pemerintah harus dipahami, sehingga perusahaan melalui CSR maupun dana bagi hasil perkebunan sawit perlu mengambil peran nyata, khususnya membantu perbaikan infrastruktur yang langsung dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Pemerintah daerah juga mendorong kampung untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal dan tidak hanya bergantung pada sektor perkebunan kelapa sawit. Saat ini tercatat dua kampung berstatus mandiri, yakni Tepian Buah dan Bukit Makmur, empat kampung berstatus maju, dan tujuh lainnya berkembang. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan perusahaan dinilai penting untuk mempercepat pemerataan pembangunan di Kecamatan Segah. (Prokopim)
