SANGATTA – Pemerintah Kabupaten Kutai Timur (Kutim) memastikan komitmen terhadap sektor pendidikan tetap menjadi prioritas pada 2026, meski kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak sebesar tahun-tahun sebelumnya.
Hal itu disampaikan Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kutim, Mulyono, saat membuka Musyawarah Daerah (Musda) IV Jaringan Sekolah Islam Terpadu (JSIT) Kutim di Aula Gedung Wanita, Bukit Pelangi, Minggu (8/2/2026).
Dalam paparannya, Mulyono menegaskan hampir seluruh program pendidikan tetap berjalan, dengan penyesuaian pada beberapa kegiatan.
“Walaupun APBD kita tidak sebesar tahun sebelumnya, alhamdulillah program-program pendidikan tetap berjalan maksimal. Hampir tidak ada yang dikurangi, hanya ada penyesuaian volume,” ujarnya.
Salah satu program yang tetap dilanjutkan adalah bantuan perlengkapan sekolah bagi siswa baru jenjang TK, SD, dan SMP.
Pemerintah daerah kembali menyalurkan empat stel seragam, sepatu, serta starter kit sekolah melalui APBD Perubahan agar dapat menjangkau seluruh siswa.Tercatat, pada tahun sebelumnya sekitar 91 ribu siswa telah menerima bantuan seragam lengkap, mulai dari seragam batik, olahraga, pramuka, hingga buku pelajaran.
Program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) juga terus berlanjut dan kini telah diperluas hingga menyasar TK dan madrasah.
“TK dan madrasah juga sudah menerima BOSDA. Ini bentuk komitmen agar tidak ada diskriminasi layanan pendidikan,” tegasnya.
Di bidang inovasi, Disdikbud Kutim mengembangkan program pembelajaran Al-Qur’an di sekolah negeri yang telah berjalan di Kecamatan Sangatta Utara dan Sangatta Selatan.
Sebanyak 39 sekolah terlibat dalam program tersebut dengan metode UMI dan pendampingan guru yang direkrut serta distandarisasi oleh UMI Foundation.
Sebanyak 89 guru direkrut untuk mendukung program tersebut dan menerima tunjangan khusus Rp1,5 juta per bulan untuk mengajar dua jam setiap hari.
“Kami berharap program ini dapat diperluas ke kecamatan lain, sehingga lulusan SD dan SMP di Kutim mampu membaca Al-Qur’an dengan baik dan benar,” katanya.
Mulyono juga menegaskan bahwa pembangunan pendidikan di Kutim dilakukan tanpa membedakan latar belakang agama. Namun, perhatian terhadap sekolah berbasis Islam dinilai sebagai respons atas kebutuhan masyarakat.
“Semua sekolah kita bangun tanpa membedakan agama. Tetapi wajar jika ada perhatian pada sekolah Islam sesuai karakteristik dan kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Dalam dua tahun terakhir, pembangunan Muhammadiyah Boarding School (MBS) Putra dan Putri serta sekolah Ma’arif berbasis Nahdlatul Ulama telah diselesaikan.
Selain penguatan pendidikan dasar dan menengah, Pemkab Kutim juga mendorong peningkatan kualitas tenaga pendidik melalui program beasiswa dan peningkatan kualifikasi.
Pada 2026, program RPL S1 dan S2 tetap berjalan.Saat ini, 177 guru tengah menempuh pendidikan di UPI Bandung dan 152 guru di Universitas Negeri Malang. Sebanyak 300 guru lainnya mengikuti program S2 inklusi di Universitas Negeri Yogyakarta dan ditargetkan lulus Agustus mendatang.
Tak hanya itu, Pemkab Kutim juga menjalin kerja sama beasiswa internasional dengan Universitas Sampoerna.
Sebanyak 10 mahasiswa menerima beasiswa penuh—lima dibiayai Pemkab Kutim dan lima oleh Sampoerna Foundation—dengan fasilitas biaya pendidikan dan hidup, serta kesempatan meraih gelar ganda dari Sampoerna University dan University of Arizona, Amerika Serikat.
Mengakhiri paparannya, Mulyono mengajak seluruh sekolah yang tergabung dalam JSIT memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah.
“Mari kita duduk bersama, berdiskusi, dan berkolaborasi agar dukungan pemerintah benar-benar berdampak pada peningkatan kualitas pendidikan di Kutai Timur,” pungkasnya.(*)
