BERAU – Tahun anggaran 2026 menjadi babak baru bagi Kabupaten Berau. Dengan ruang fiskal yang menyempit dan penyesuaian besar dari pemerintah pusat, Pemkab Berau resmi memulai rangkaian pembahasan keuangan daerah dengan menyerahkan Raperda APBD 2026 kepada DPRD Berau pada Rapat Paripurna, Senin (24/11/2025). Penyerahan ini menjadi titik awal dari proses panjang yang diprediksi akan menjadi salah satu pembahasan anggaran paling krusial dalam beberapa tahun terakhir.
Dalam rapat yang dihadiri unsur pimpinan dewan, pejabat OPD, dan seluruh anggota fraksi tersebut, Bupati Berau Sri Juniarsih menyerahkan langsung dokumen anggaran yang telah disusun berdasarkan kondisi fiskal terbaru. Pemerintah Kabupaten Berau terpaksa melakukan revisi besar setelah pemerintah pusat mengeluarkan Surat Kementerian Keuangan S-62/PK/2025, yang menetapkan pemangkasan dana transfer ke daerah.
Sebelumnya, APBD 2026 diproyeksikan mencapai Rp4,1 triliun. Namun, setelah penyesuaian KUA–PPAS, angka tersebut harus direvisi turun menjadi sekitar Rp2,7 triliun. Pemotongan hampir Rp1,4 triliun ini berdampak signifikan pada struktur belanja daerah, termasuk alokasi dana hingga tingkat kampung.
Bupati Sri Juniarsih menegaskan bahwa kondisi tersebut harus menjadi momentum memperkuat disiplin anggaran. Ia meminta seluruh perangkat daerah lebih selektif dalam menyusun program, memastikan setiap kegiatan yang diusulkan benar-benar mendesak dan memberi manfaat langsung bagi masyarakat.
“Keterbatasan fiskal bukan alasan mengendurkan pembangunan. Justru kita harus lebih cermat menentukan prioritas agar anggaran yang tersedia benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat,” ujar Sri Juniarsih.
Ia juga menekankan pentingnya kehati-hatian bagi para camat, lurah, dan kepala kampung dalam menyusun rencana belanja.
“Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan dengan jelas. Penganggaran yang tidak tepat sasaran harus dihindari,” tegasnya.
Meski menghadapi penurunan anggaran, Bupati memastikan arah pembangunan Berau tidak berubah. Pemerintah tetap menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan utama, dengan strategi pembangunan yang lebih efisien dan berdaya saing.
“APBD adalah amanah rakyat. Walau anggaran menurun, kami tetap optimis Berau dapat terus melangkah maju dengan tata kelola anggaran yang lebih efektif,” pungkasnya.(*)
