SAMARINDA – Pos belanja Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menjadi sorotan publik. Kali ini, perhatian tertuju pada anggaran jasa pencucian pakaian Kepala Daerah (Gubernur) yang tercatat mencapai Rp450 juta dalam APBD Kaltim Tahun Anggaran 2026, atau setara sekitar Rp1,23 juta per hari.
Informasi ini pertama kali diungkap media online Niaga.Asia dalam laporan investigatifnya terkait analisis ratusan pos belanja Pemprov Kaltim menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) melalui sistem Nemesis Assai (AI Audit Pengadaan Indonesia).
Dalam laporannya, Niaga.Asia menyebut anggaran pencucian pakaian gubernur tersebut masuk dalam kategori “High”, yakni klasifikasi belanja yang dinilai memiliki indikasi pemborosan, tidak proporsional, atau kurang selaras dengan prinsip efisiensi anggaran publik.
AI dalam analisisnya menilai, pengadaan jasa pencucian pakaian kepala daerah dengan nominal sebesar itu memunculkan pertanyaan publik mengenai urgensi dan kewajarannya.
“Pengadaan jasa pencucian pakaian KDH/Gubernur dengan nilai sangat besar menimbulkan indikasi kuat pembiayaan kebutuhan yang bersifat personal melalui anggaran publik. Item ini tampak kurang proporsional dan layak dicermati sebagai pengeluaran yang tidak esensial,” tulis hasil analisis AI sebagaimana dikutip Niaga.Asia.
Temuan ini menambah daftar pos belanja Pemprov Kaltim yang ramai diperbincangkan, setelah sebelumnya media yang sama juga mengungkap besarnya honor Tim Ahli Gubernur serta anggaran renovasi fasilitas kerja dan rumah jabatan gubernur.
Meski demikian, hingga kini belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur terkait rincian penggunaan anggaran jasa pencucian pakaian tersebut, termasuk cakupan layanan, volume kebutuhan, maupun dasar perhitungan nominal anggarannya.
Sumber: Niaga.Asia
