SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur kembali menorehkan prestasi membanggakan dalam tata kelola keuangan daerah. Untuk ke-13 kalinya secara berturut-turut sejak 2012, Pemprov Kaltim sukses meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun Anggaran 2025.
Capaian bergengsi tersebut diumumkan dalam Rapat Paripurna ke-11 DPRD Kalimantan Timur yang digelar pada Senin (25/5/2026). Penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI berlangsung di hadapan pimpinan dan anggota DPRD Kaltim, Forkopimda, jajaran perangkat daerah, akademisi, BUMN/BUMD hingga insan pers.
Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.
Mewakili Gubernur Kalimantan Timur, Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran pemerintah daerah yang dinilai konsisten menjaga kualitas laporan keuangan secara profesional, transparan dan akuntabel.
Menurutnya, raihan opini WTP bukan sekadar penghargaan administratif, melainkan bentuk tanggung jawab moral pemerintah dalam memastikan pengelolaan APBD berjalan tepat sasaran dan berdampak langsung kepada masyarakat.
“Tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan menjadi fondasi penting menuju visi Kaltim Sukses Menuju Generasi Emas. Opini WTP ini bukan tujuan akhir, tetapi motivasi agar pelayanan publik terus meningkat,” ujarnya.
Di tengah tantangan efisiensi anggaran dan tuntutan optimalisasi APBD, Pemprov Kaltim disebut tetap berkomitmen menjaga kualitas pelayanan publik serta memastikan setiap penggunaan anggaran memberi manfaat nyata bagi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Jenderal Pemeriksaan Investigasi BPK RI, I Nyoman Wara yang hadir mewakili Anggota VI BPK RI, memberikan apresiasi atas konsistensi Pemprov Kaltim mempertahankan opini tertinggi dalam audit laporan keuangan pemerintah daerah.
Meski demikian, BPK tetap mengingatkan agar seluruh rekomendasi hasil pemeriksaan segera ditindaklanjuti sesuai ketentuan yang berlaku guna memperkuat sistem pengawasan dan meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Raihan WTP ke-13 ini sekaligus mempertegas posisi Kalimantan Timur sebagai salah satu daerah dengan konsistensi tata kelola keuangan terbaik di Indonesia.(*)
Source Foto : Pemprov Kaltim
