SAMARINDA – Dinamika publik terkait pengadaan kendaraan dinas berbanderol Rp8,5 miliar di lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akhirnya mendapat respons langsung dari Gubernur Rudy Mas’ud.

Melalui pernyataan resmi yang disampaikan lewat media sosial pribadinya dan akun resmi Pemprov, Rudy Mas’ud memastikan dirinya tidak akan memakai kendaraan tersebut sebagai fasilitas operasional jabatan.

Langkah itu diambil setelah gelombang tanggapan masyarakat terus menguat dalam beberapa hari terakhir.

Dalam pernyataannya, ia menegaskan bahwa aspirasi warga menjadi bahan pertimbangan utama dalam menentukan sikap.

Menurutnya, jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan kepekaan terhadap situasi dan perasaan publik.

Keputusan tersebut, kata dia, tidak akan menghambat tugas pemerintahan maupun agenda pembangunan yang telah dirancang. Ia memastikan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan sebagaimana mestinya, terlepas dari polemik fasilitas kendaraan dinas.

Momentum bulan Ramadan juga menjadi refleksi tersendiri bagi dirinya. Ia menyampaikan permohonan maaf atas kegaduhan yang muncul dan berharap polemik ini dapat menjadi penguat komitmen untuk membangun tata kelola pemerintahan yang lebih bijak dan transparan.

Rudy menilai kritik yang disampaikan masyarakat merupakan bentuk kepedulian terhadap arah kebijakan daerah.

Ia menyebut, setiap masukan yang disampaikan dengan niat baik akan menjadi bagian dari proses evaluasi dalam memimpin Kalimantan Timur ke depan.

Keputusan tersebut sekaligus menjadi sinyal bahwa pemerintah daerah membuka ruang dialog dan koreksi publik dalam setiap kebijakan yang menyangkut kepentingan luas masyarakat.(*)