BERAU – Puluhan sopir truk mendatangi Kantor Bupati Berau, Kamis (27/8/2026) pagi. Mereka membawa sejumlah persoalan yang dinilai semakin membebani aktivitas dan penghasilan para pengemudi, mulai dari sulitnya memperoleh solar hingga kepastian legalitas usaha galian C.
Dalam aksi tersebut, persoalan BBM menjadi salah satu sorotan utama. Para sopir mengeluhkan solar yang sulit ditemukan di sejumlah SPBU.
Kondisi itu membuat biaya operasional kendaraan ikut meningkat. Solar yang tersedia pun disebut harus diperoleh dengan harga lebih mahal, bahkan dalam kondisi tertentu bisa mencapai dua kali lipat dari harga yang seharusnya.
Bagi para sopir truk, kenaikan biaya tersebut menjadi beban tersendiri karena tidak sebanding dengan pendapatan yang mereka peroleh dari pekerjaan.Keluhan lainnya berkaitan dengan antrean pembelian BBM bersubsidi.
Pemerintah daerah sebelumnya menemukan indikasi penyalahgunaan barcode, termasuk adanya satu orang yang memiliki lebih dari dua barcode.
Asisten II Sekretariat Kabupaten Berau, Mustakim Suharjana, mengatakan persoalan tersebut menjadi perhatian Pemkab Berau bersama instansi terkait.Penertiban juga dilakukan dengan melibatkan aparat kepolisian untuk mencegah penyalahgunaan dalam distribusi BBM bersubsidi.
Selain penggunaan barcode, kendaraan dengan pelat nomor luar daerah yang ikut mengantre BBM juga akan menjadi perhatian. Namun, penanganannya membutuhkan koordinasi sejumlah instansi lintas sektor.
Galian C Ikut Disorot
Di tengah persoalan BBM, para sopir truk juga meminta pemerintah daerah membantu proses legalitas usaha galian C.Kepastian izin dinilai penting agar aktivitas yang berkaitan dengan galian C, termasuk penambangan pasir, dapat tetap berjalan tanpa menimbulkan persoalan hukum.
Pemkab Berau merespons dengan rencana mengusulkan pembentukan tim khusus. Tim tersebut nantinya diharapkan dapat mendampingi para pengusaha galian C dalam mengurus berbagai kebutuhan legalitas.
Mustakim mengatakan pendampingan diperlukan karena proses pengurusan izin tidak sederhana. Para pelaku usaha membutuhkan sejumlah dokumen teknis, termasuk peta dan dokumen pendukung lainnya.
“Nanti itu akan kami dampingi. Karena kan tidak mungkin mereka membuat peta sendiri dan bikin dokumen sendiri. Nanti kita dampingi,” jelasnya.
Menurut Mustakim, pemerintah saat ini mencari formula agar kegiatan usaha tetap dapat berjalan, namun berada dalam koridor hukum yang jelas.
“Intinya bagaimana mereka tetap bisa bekerja, tetapi legalitasnya jelas dan tidak menimbulkan masalah hukum ke depannya,” pungkasnya.
Aspirasi yang disampaikan puluhan sopir truk tersebut selanjutnya akan diteruskan kepada Bupati dan Wakil Bupati Berau untuk ditindaklanjuti bersama instansi terkait.(*)
