JAKARTA – Pemerintah Kabupaten Berau menegaskan komitmennya dalam memperkuat pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) bagi seluruh masyarakat, terutama dalam pelayanan publik dan kebijakan pembangunan daerah.
Hal ini disampaikan Bupati Berau, Sri Juniarsih Mas, saat menghadiri puncak peringatan Hari HAM Sedunia ke-77 yang digelar Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia di Tennis Indoor Senayan, Jakarta, Rabu malam (10/12/2025).
Bupati Sri Juniarsih Mas menjadi salah satu kepala daerah di Indonesia yang diundang hadir langsung dalam kegiatan nasional bertema “Penguatan Fondasi Pembangunan HAM dalam Keberagaman Menuju Indonesia Emas 2045”.
Acara ini dihadiri Menteri Hukum dan HAM RI Natalius Pigai, sejumlah menteri dan wakil menteri kabinet, para duta besar, serta lembaga dan organisasi pegiat HAM.
Dalam kesempatan tersebut, Bupati Sri Juniarsih menegaskan bahwa pemerintah memiliki kewajiban untuk memastikan setiap warga memperoleh hak dasarnya, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga rasa aman dalam kehidupan sehari-hari.
“Tentu ini menjadi kewajiban kami dan kita semua, memastikan hak asasi manusia terpenuhi,” tegasnya.
Ia menjelaskan bahwa Pemkab Berau terus mengintegrasikan prinsip-prinsip HAM ke dalam berbagai program prioritas, termasuk pelayanan administrasi kependudukan, perlindungan perempuan dan anak, serta peningkatan akses layanan sosial hingga ke tingkat kecamatan dan kampung.
Momentum peringatan Hari HAM ke-77 ini juga menjadi pengingat untuk terus memperbaiki tata kelola pemerintahan yang responsif, inklusif, serta menghormati nilai-nilai kemanusiaan.
Sri Juniarsih menuturkan bahwa pelaksanaan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) di Kabupaten Berau menunjukkan perkembangan positif dan diakui di tingkat provinsi maupun nasional.
“Secara keseluruhan, kondisi RANHAM di Kabupaten Berau aktif dilaksanakan dan mendapat pengakuan positif baik di tingkat provinsi maupun nasional,” ujarnya.
Pemkab Berau secara konsisten menyampaikan laporan RANHAM secara berjenjang, mulai dari pengumpulan data oleh setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD), penyusunan laporan, hingga penyampaian ke tingkat provinsi dan pusat.
Komitmen ini juga tercermin dari berbagai penghargaan Kabupaten Peduli HAM yang telah diterima Kabupaten Berau, termasuk penghargaan tahun 2023 yang diserahkan pada 2024.
Prestasi tersebut menandakan keseriusan pemerintah daerah dalam mengarusutamakan prinsip HAM dalam kebijakan dan pembangunan.
Sumber: Prokopim Berau
