BERAU – Insiden seorang petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkarmat) Berau yang tumbang ketika menangani kebakaran hutan dan lahan (karhutla) mendapat perhatian dari Ketua GM FKPPI Kalimantan Timur, Bastian.Peristiwa tersebut terjadi saat petugas melakukan upaya pemadaman di kawasan poros Kasai–Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Senin (10/8/2026).
Bastian menilai kejadian itu harus menjadi bahan evaluasi bagi Pemerintah Kabupaten Berau. Ia meminta persoalan keterbatasan personel dan dukungan operasional bagi petugas pemadam tidak dianggap sebagai persoalan sepele.
Menurutnya, petugas pemadam merupakan salah satu unsur yang berada paling depan ketika terjadi bencana kebakaran. Karena itu, kebutuhan mereka semestinya mendapat perhatian serius, terutama ketika harus menangani kebakaran di wilayah yang sulit dijangkau.
“Ini harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Jangan sampai kegiatan yang sifatnya tidak urgent tetap dipaksakan berjalan, sementara kebutuhan yang menyangkut keselamatan masyarakat dan petugas justru terbatas,” tegas Bastian.
Ia mengungkapkan, jumlah personel Disdamkarmat di sejumlah kecamatan disebut masih terbatas, bahkan hanya sekitar tiga orang dalam satu wilayah dengan penerapan sistem kerja shift.Kondisi tersebut, kata dia, berpotensi menambah beban petugas ketika terjadi kebakaran dalam skala besar atau terdapat beberapa titik api yang harus ditangani secara bersamaan.
“Bayangkan kalau personel terbatas, kemudian harus menangani karhutla yang lokasinya jauh. Jangan sampai satu petugas harus bekerja sendirian sampai kelelahan dan akhirnya pingsan. Ini bukan lagi persoalan teknis biasa, tetapi menyangkut keselamatan nyawa petugas,” ujarnya saat diwawancarai media, Rabu (12/8/2026).
Selain masalah personel, Bastian turut mempertanyakan dukungan bahan bakar kendaraan operasional. Ia menyoroti informasi bahwa Disdamkarmat Berau belum memiliki alokasi BBM khusus untuk kegiatan penanganan karhutla.
Menurutnya, mobilisasi kendaraan pemadam menuju lokasi kebakaran membutuhkan dukungan anggaran yang memadai. Pembatasan operasional akibat persoalan bahan bakar dikhawatirkan dapat memengaruhi kecepatan petugas dalam merespons laporan kebakaran.
“Kalau BBM saja harus dibatasi untuk pemadaman karhutla, bagaimana kita mau bicara penanganan yang maksimal? Jangan sampai petugas sudah siap bekerja, tetapi kendaraan dan operasionalnya dibatasi karena persoalan anggaran,” katanya.
Bastian pun meminta pemerintah daerah melakukan peninjauan kembali terhadap skala prioritas belanja daerah, khususnya ketika Berau menghadapi situasi yang membutuhkan respons kebencanaan.
Ia menilai keselamatan warga, penanganan bencana, serta perlindungan terhadap petugas yang bekerja di lapangan harus ditempatkan sebagai kebutuhan utama.
“Kalau ada anggaran untuk kegiatan yang tidak terlalu mendesak, saya kira pemerintah harus berani mengevaluasi. Prioritaskan dulu hal-hal yang benar-benar urgent. Keselamatan masyarakat, penanganan bencana, dan keselamatan petugas harus menjadi prioritas,” tegasnya.
Tak hanya soal anggaran dan jumlah personel, Bastian juga mendorong adanya perhatian lebih terhadap kesejahteraan petugas yang terlibat langsung dalam penanganan karhutla.
Ia mengusulkan agar petugas yang turun ke lokasi kebakaran memperoleh insentif tambahan maupun bentuk penghargaan lainnya, mengingat pekerjaan tersebut memiliki risiko cukup tinggi.
“Mereka bekerja dalam kondisi panas, asap, kelelahan dan risiko keselamatan yang tinggi. Minimal ada insentif tambahan bagi petugas yang turun menangani karhutla. Jangan hanya menuntut mereka profesional dan siap, tetapi dukungan pemerintah minim,” ujarnya.
Di sisi lain, Bastian mengingatkan bahwa penanganan karhutla tidak semestinya hanya berfokus pada pemadaman setelah api muncul. Upaya pencegahan dan deteksi dini, menurutnya, harus berjalan secara beriringan.Patroli di kawasan yang rawan terbakar, sosialisasi kepada masyarakat, koordinasi antarlembaga, hingga penindakan terhadap praktik pembakaran lahan secara sengaja dinilai perlu diperkuat.
“Karhutla bukan persoalan yang bisa diselesaikan hanya dengan mengirim Damkar ketika api sudah muncul. Pencegahan harus diperkuat. Kalau ada pihak yang sengaja membakar lahan, tentu harus ada tindakan tegas sesuai aturan,” katanya.
Bastian juga meminta Pemerintah Kabupaten Berau bersama DPRD segera melakukan evaluasi terhadap kebutuhan Disdamkarmat. Evaluasi itu mencakup jumlah personel, ketersediaan BBM, peralatan pemadaman, perlengkapan keselamatan kerja, serta dukungan kesehatan bagi petugas.
Ia menegaskan, insiden petugas yang tumbang saat menjalankan tugas seharusnya tidak dianggap sebagai kejadian biasa.
“Jangan menunggu ada korban jiwa baru pemerintah bergerak. Petugas tumbang saat bertugas ini sudah menjadi peringatan. Jangan sampai nanti kita baru sibuk mencari solusi setelah terjadi sesuatu yang lebih fatal,” pungkas Bastian.
GM FKPPI Kaltim berharap pemerintah daerah dapat menjadikan penanganan karhutla dan keselamatan petugas sebagai bagian dari prioritas kebijakan, termasuk memastikan kesiapan sumber daya sebelum bencana terjadi.
“Jangan sampai anggaran ada untuk banyak kegiatan, tetapi ketika bencana datang, petugas yang berada di garis depan justru kekurangan personel dan BBM. Pemerintah harus bisa membuktikan mana yang benar-benar menjadi prioritas,” tutup Bastian.(*)
Editor: Dimas
